Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 tetap ada. Komisi X DPR menilai keputusan tersebut sudah tepat.

"Suatu keputusan yang bijak. Suatu inovasi dan perubahan kebijakan perlu disiapkan dengan cermat saat akan diimplementasikan. Selain perlu waktu melakukan kajian, hasilnya juga nanti perlu disosialisasikan dengan baik sehingga semua stakeholder, siswa, guru, maupun orang tua memahami sistem pengukuran kinerja hasil belajar penggantinya," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifuidian, lewat pesan singkat, Sabtu (30/11/2019) malam. Hetifah menilai wajar jika Kemendikbud masih memberlakukan UN. Ia menilai banyak murid dan guru yang telah mempersiapkan UN dari jauh-jauh hari, sehingga tidak fair bila begitu saja menghapus UN pada tahun 2020. "Jikalau UN dihapus di tahun 2021 mungkin pelaksanaan perdananya dan diharapkan pada saat itu sudah ada penggantinya," lanjut Hetifah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi juga sependapat dengan Hetifah. Ia menilai merubah sistem yang telah lama berlaku di dunia pendidikan tidaklah mudah. "Merubah sistem lama tidak mudah. Ada infrastruktur yang akan berubah nantinya. Harus dipersiapkan dulu pola penggantiannya, disosialisasikan dulu, dan didiskusikan dengan DPR, termasuk dimana anggaran penggantinya. Jadi pasti tidak bisa tahun ini," kata Dede Yusuf.

Sumber: Detik.Com