Ada isu, pemerintah bakal mendatangkan 100 ribu guru asing untuk mengajar di Indonesia. Ternyata itu adalah isu tidak benar yang muncul dari kesalahpahaman. Hal ini dijelaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019). "Saya ingin luruskan itu bahwa itu tidak akan ada 100 ribu guru asing mengajar di Indonesia itu," kata Agus Sartono. Tak terbayangkan bagaimana cara membayar insentif guru asing sebanyak itu. Alih-alih mengimpor tenaga kerja guru, justru Indonesia kini sedang menghadapi masalah ketenagakerjaan. Isu rencana mendatangkan 100 ribu guru muncul dari kesalahpahaman rencana yang sebenarnya, yakni pencarian solusi kekurangan guru di Indonesia. "Pemerintah sejak tiga tahun terakhir berfokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi mencakup SMK dan politek. Hanya, persoalannya, SMK mengalami kekurangan guru produktif hingga 100 ribu lebih," kata Agus. Pemerintah mencoba memenuhi kekurangan jumlah guru SMK itu dengan mendorong penguasaan keahlian ganda. Namun ide itu tidak efektif untuk direalisasi karena ada banyak guru yang harus diberi keahlian ganda. Ide lain adalah mengirimkan guru-guru itu ke shortcourse (perkuliahan singkat). Ide inilah yang akan direalisasi. "Tahun ini Kemendikbud sudah mengirim, saya cek terakhir, 1.200 guru untuk ikut shortcourse di luar negeri selama tiga minggu dari target yang direncanakan sebesar 7.000," kata dia. Bila target shortcourse guru 7.000 per tahun, sementara jumlah kebutuhan di SMK yang harus dipenuhi ada 100 ribu guru, maka dibutuhkan 1 dekade lebih untuk memenuhi kebutuhan itu. Terlalu lama. Perlu ada terobosan, yakni merekrut lulusan politeknik untuk mengajar di SMK. "Tapi ini juga bukan pekerjaan mudah karena lulusan politeknik itu daya jualnya tinggi. Dia belum lulus saja sudah banyak dipesan dengan gaji yang sangat menarik. Laris. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya mereka mau menjadi guru produktif di SMK itu?" kata Agus. Sebagai daya tarik agar mau mengajar di SMK, lulusan politeknik dan D3 itu akan ditawari beasiswa ikatan dinas untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Ini dilakukan demi mencukupi kebutuhan yang mendesak. "Kita yakin kalau kita ambil guru-guru dari lulusan poltek (politeknik), mereka sudah pernah magang juga di industri sehingga punya pengalaman. Tinggal masalah profesi gurunya yang kita beri beasiswa. Sehingga nanti, setelah lulus, dia punya sertifikat profesi pendidik, menjadi guru, ikatan dinas jadi ASN, dapat gaji plus tunjangan profesi guru. Itu sebagai daya tarik. Kalau tidak, dia nggak akan tertarik," tutur Agus. Soal guru dari luar negeri, bisa saja Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) alias sekolahnya para guru mendatangkan dosen tamu dari luar negeri. Agus memastikan mereka yang masuk dari mancanegara sifatnya hanya bantuan dari negara lain. Contohnya, Indonesia mendapat tawaran dari negara lain untuk revitalisasi vokasi, maka Indonesia boleh mendatangkan guru atau dosen dari luar negeri. "Daripada mengirim ke luar negeri ribuan orang, akan jauh lebih efisien mendatangkan guru guna melakukan training of trainer (TOT), meski tentu tidak semua bidang bisa dilakukan," kata Agus Sumber: Detik.Com