MEDAN – Pemerintah tak tanggung-tanggung mengembangkan sumber daya manusia (SDM) demi mengejar adaptasi Revolusi Industri 4.0. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp50 triliun untuk mengirim mahasiswa lulusan strata satu (S-1) ke universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, langkah ini sekaligus menegaskan pemerintah akan fokus kepada penyiapan SDM yang mampu berkompetisi secara aktif dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. “Tahun lalu Rp46 triliun anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengirim lulusan mahasiswa S-1 ke luar negeri. Puluhan ribu mahasiswa S-1 kita dikirim ke universitas top-top di dunia. Untuk tahun ini anggarannya lebih dari Rp50 triliun,” ucapnya di hadapan para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan kemarin. Luhut menuturkan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menghadapi era Industri 4.0. Strategi dimaksud antara lain fokus mendorong pengembangan kreativitas, pengurangan materi pengajaran untuk melatih keahlian pada bidang pekerjaan yang bersifat rutin dan monoton, serta pengenalan aplikasi teknologi sejak dini, terutama terkait implementasinya meningkatkan kualitas hidup. “Upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah terus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan teknologi dan pengembangan keahlian pada industri-industri, hospitality, seperti pada sektor pariwisata,” kata Menko Luhut. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian sepakat dengan langkah pemerintah menggelontorkan LPDP. Menurut dia, kehadiran LPDP penting karena kalau cuma mengandalkan beasiswa yang dananya dianggarkan per tahun, itu tidak cukup memberikan kepastian kepada anak didik yang bersekolah di luar negeri. Apalagi, terkadang saat anggaran sudah diputuskan, tapi belum bisa dicairkan selama beberapa bulan. “Dengan dana seperti LPDP ini kepastian lebih besar, jumlahnya signifikan baik penerima beasiswa dan juga kepastian mereka menyelesaikan pendidikan di luar negeri tinggi,” kata Hetifah di Jakarta. Namun, lanjut Hetifah, karena standar LPDP yang tinggi, seringkali yang mendapatkan beasiswa ini merupakan anak-anak kota dan bahkan dari kalangan orang kaya. Walaupun tidak ada larangan, bagi anak-anak daerah dan anak-anak di pedalaman, kompetisi yang terjadi untuk memperebutkan LPDP menjadi lebih berat karena dari segi akses pun berbeda. Karena itu, dia menyarankan LPDP bisa diarahkan secara merata di seluruh daerah agar tidak hanya anak kota saja yang bisa mendapatkan pendidikan gratis ke luar negeri. “Bukan tidak boleh ya, tapi bagusnya dibuat merata untuk anak-anak daerah. Atau anak daerah diberikan persiapan setahun sebelum proses seleksi LPDP,” ujar nya. Sumber: OkeZone.Com