Angkasa Yudhistira - Okezone JAKARTA - Gelaran Islamic Solidarity Games (ISG) yang semestinya dilangsungkan di Pekanbaru, Riau, harus dipindahkan ke Ibu Kota. Ada alasan pemindahan itu berkaitan dengan Pilkada di Provinsi tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga pun mulai berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jokowi. "Pagi ini saya hadap ke Gubernur DKI. Sekali lagi ini diluar protap tapi saya merasa bahwa saya harus bertanggungjawab terhadap keputusan yang memang harus diambil," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4/2013). Awalnya, acara ISG sendiri, direncanakan berlangsung pada 6 hingga 17 Juni mendatang. "Pada awal rapat sebelumnya kita berusaha untuk menggelar ISG di Pekanbaru, namun perkembangan terakhir itu memaksa kita untuk selamatkan Indonesia, demi citra Indonesia di mata dunia." Roy menjelaskan, selain gelaran Pilkada Riau, ISG juga terkendala permasalahan pembiayaan yang mencapai Rp240 miliar. Sampai pada saat ini, ternyata dana tersebut belum dapat dilunasi. "Panitia KSO sudah tutup stadion itu karena sudah tiga kali tidak dilunasi oleh panitia daerah. Panitia daerah juga pernah gagal mencairkan anggaran gara-gara mekanismenya tidak terang," terangnya. Lebih lanjut, pria berkumis itu juga mengkhawatirkan status terakhir dari Gubernur Riau Rusli Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Karena itulah, ini alasan kami menyelamatkan event ini. Apalagi banyak venue yang tidak memenuhi syarat internasional. Bahkan, dari Islamic Solidarity Sport Federation memang memberikan catatan yang banyak untuk menggelar di Pekanbaru. Mereka juga minta kepada kami kenapa Indonesia memberikan tempat yang tidak siap. Mereka keberatan kalau dilaksanakan di Pekanbaru," tuturnya. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyanggupi apa yang diminta politisi partai Demokrat itu. "Semua sudah siap. Enggak ada masalah," tegasnya. Jakarta, kata Jokowi, sudah berpengalaman untuk menggelar even serupa. "Kita diberi kepercayaan kepada pusat, jadi ini demi kepentingan nasional. Ya kalau perlu diperlukan APBD, nanti di perubahan. Tapi tadi pak menteri sudah hitung, cukup," tandasnya. (fit)