Menpora (tengah) bersama Ketum PSSI & KPSI (Foto: Alfa/Okezone) JAKARTA - Penyelesaian konflik di tubuh persepakbolaan Indonesia memasuki babak baru. Hal itu terjadi, setelah adanya nota kesepahamaan (MoU) antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, PSSI, dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI). Setelah menggelar pertemuan tertutup di kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Senin (18/2), nota kesepahaman akhirnya ditanda tangani oleh Menpora, ketua umum (ketum) PSSI Djohar Arifin Husin, dan perwakilan KPSI La Nyalla M Mattalitti, dan ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo. Dan yang utama dari adanya penandatangan nota kesepahaman tersebut, semua pihak berjanji untuk mensukseskan rencana digelarnya Kongres Biasa pada 17 Maret mendatang. Dimana di dalam kongres tersebut, akan menuntun jalan yang dipilih untuk memperbaiki semua permasalahan di persepakbolaan Indonesia ke depan. Adanya kesepakatan tersebut, berbagai tanggapan pun berdatangan. Terbaru, Sekertaris Jendral (Sekjen) PSSI Halim Mahfudz menyatakan, jika PSSI akan meminta langsung pendapat AFC. Halma, sapaan akrab Halim, menjelaskan, jika langkah yang telah diambil Menpora, PSSI, dan KPSI berbeda dengan apa yang dimandatkan AFC. “Langkah tersebut sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan AFC kepada kami. Proses penyelesaian konflik sepakbola Indonesia sudah sepenuhnya diserahkan kepada AFC. Jadi saya harus berkoordinasi dulu dengan AFC soal adanya surat FIFA yang diterima Menpora,” ungkap Halim saat dihubungi wartawan. Halim menilai, jika PSSI telah menjalani empat poin yang terkandung dalam surat yang diterima Menpora 13 Februari lalu. Unifikasi liga, kembalinya empat Komite Eksekutif (Exco) PSSI (La Nyalla M Mattalitti, Toni Apriliani, Iwan Budiawan, dan Roberto Rouw tanpa syarat), revisi statuta, dan digelarnya kongres sesuai voters Solo adalah keempat poin yang dimaksud. Tapi seperti diketahui bersama jika PSSI telah membatalkan MoU antara PSSI dan KPSI di Malaysia beberapa waktu lalu, dalam kongres Palangkaraya 10 Desember 2012. Kala itu, dalam kongres kedua yang digelar PSSI pemilik suara yang dipakai tetap pemilik suara dalam kongres perdana PSSI yang juga digelar di Palangkaraya 18 Maret 2012. “Kami sudah memenuhi empat poin yang dimaksud FIFA dalam surat tersebut. Jadi mana mungkin kami mengulang kembali sesuatu yang sebenarnya sudah kami penuhi sebelumnya,” jelas Halim. “Hari ini (kemarin), saya akan berangkat ke Kuala Lumpur (Malaysia) guna melakukan koordinasi langsung dengan AFC. Karena dalam rapat eksekutif komite FIFA di Tokyo, Jepang, FIFA telah menyerahkan proses penyelesaian konflik sepakbola Indonesia sepenuhnya kepada AFC,” sambungnya. La Nyalla sendiri mengaku sangat senang adanya langkah baru yang diambil Menpora. Soal anggota voters Solo yang selama ini jadi perdebatan, dirinya mempersilahkan Menpora meminta langsung kepada AFC, karena siapa-siapa anggota dari voters Solo, asosiasi tertinggi sepakbola Asia tersebut pasti memiliki data yang valid. “Kalau sampai tidak terlaksana kongres Indonesia akan di suspend. Suka tidak suka, mau tidak mau Indonesia di suspend. Maka dari itu, kita harus menerima ini. Dan saya sudah siap dari dulu. Alhamdulilah pak Djohar harus mengerti. Kalau sampai ada yang one prestasi disini, ya masyarakat Indonesia yang menilai," tegas La Nyalla. Sementara itu, mantan ketum PSSI Agum Gumelar juga angkat bicara soal adanya langkah baru terkait konflik PSSI. Mantan ketua Komite Normalisasi pun mengaku sempat berbicara kepada Djohar mengenai perkembangan konflik yang ada. Untuk itu Agum berharap, agar tidak lagi ada kubu di sepakbola Indonesia. “Sekarang sudah disepakati bersama, jika tidak ada lagi interprestasi terhadap surat FIFA. Tafsirnya tunggal. Yaitu harus menggelar kongres biasa pada 17 Maret mendatang dengan menggunakan voters Solo,” jelas Agum. (Decky Irawan Jasri/Koran SI/acf)